SELAMAT ATAS DILANTIKNYA, BAPAK ROHMADI SEBAGAI KEPALA DESA PLOSO, KECAMATAN SELOPURO, KABUPATEN BLITAR PERIODE 2019-2025.


ploso-blitar.desa.id, Seluruh masyarakat Desa Ploso mengucapkan selamat kepada Bapak Rohmadi yang telah dilantik sebagai Kepala Desa Ploso periode 2019-2025 di Kantor Bupati Blitar di Kanigoro oleh Bupati Blitar Drs. H. Rijanto, MM pada hari Jum’at, 13 – 12 – 2019.

Dengan telah dilantiknya Bapak Rohmadi maka resmilah menjadi Kepala Desa Ploso Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. tentu saja dalam menjalankan roda pemerintahan kedepan harus ditunjang oleh Perangkat Desa yang Mumpuni, Profesional dan memiliki kemampuan dan kemauan untuk dapat bekerja dan bekerja sama dalam menjalankan Amanah Pemerintah maupun masyarakat Desa Ploso. Kecamatan Selopuro .

Salah satu tim relawan mewakili Pemuda kami selalu siap mendukung Pemerintahan Desa jika suatu saat dibutuhkan dalam bentuk kegiatan apa pun demi kemajuan Desa Ploso kedepan.

Demi kemajuan desa maka kita harus Saling komunikasi dan koordinasi antar masyarakat desa, maupun Antar Kepala Desa dan Perangkatnya, mengutamakan musyawarah untuk mufakat, Insyaallah tidak ada persoalan sekecil apapun yang tidak bisa kita selesaikan.

Sudah saatnya kita merajut kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan, Pilkades telah selesai sekarang kita adalah bagian dari masyarakat dengan ikatan keluarga besar Desa Ploso Kecamatan Selopuro,.

Kritik dan saran yang sifatnya membagun selalu kita sampaikan, semoga Desa kita bisa maju dengan masyarakat yang rukun, damai,Berakhlaq mulia dan sejahtera.

Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Ploso Melalui Bimtek

Ploso-Kepala desa dan perangkatnya mempunyai tugas berat dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa. Saat ini, Desa Ploso, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dituntut mampu mengelola anggaran pemerintah yang nilainya cukup besar.

Sehingga Kades dan perangkatnya mesti lebih Peningkatan Kapasitas Perangkat dengan berbagai kegiatan pelatihan ataupun bimbingan teknis (Bimtek). Termasuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat yang diselenggarakan bagi perangkat desa ini dinilai sangat membantu dalam peningkatan kapasitas dan kemampuan perangkat desa dengan adanya pelatihan Administrasi Negara.

Hal itu diungkapkan SUPRIYANIK Kasi Pembangunan Kecamatan Selopuro, yang mengapresiasi dan mendukung kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat yang diselenggarakan pada tanggal 02 Nopember 2019.

Menurutnya, Peningkatan Kapasitas Perangkat Kades dan perangkat desa penting dilakukan karena sangat berdampak bagi kinerja pemerintahan desa.
“Hasil pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan sangat terasa manfaatnya bagi perangkat desa dalam melaksanakan tugas-tugas administratif di desa dan peningkatan wawasan bagi perangkat desa,” ujarnya, Senin (04/11/2019).

SUPRIYANIK menjelaskan, Peningkatan Kapasitas Perangkat melalui pelatihan administrasi negara, bimbingan teknis serta pendampingan merupakan kebutuhan perangkat desa seiring perubahan paradigma penyelenggaraan di pemerintahan desa, disamping itu banyak perangkat desa yang baru diangkat dengan latar belakang pendidikan yang bervariatif.

“Sehingga memang perlu adanya pelatihan atau pun bimtek ini, dan diharapkan keberlanjutannya kepada semua perangkat sesuai tugas dan tanggungjawab pemerintah desa yang terus meningkat,” katanya
Diakui SUPRIYANIK, pelatihan dan Bimtek bagi perangkat desa sudah sesuai amanat Permendagri 83 tahun 2015, bahwa perangkat desa yang baru diangkat wajib mengikuti pelatihan.

Peluang atau terobosan anggaran untuk kegiatan pelatihan/bimtek bisa bersumber dari APBN, APBD, APBDes, bahkan dari pihak ketiga.

“Oleh karenanya , diharapkan melalui adanya Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa, harus terus dilakukan secara berkala layaknya kepada PNS atau karyawan swasta agar ke depan aparatur desa mampu meningkatkan kinerja, disiplin, kemampuan manajerial dan profesional,” tegasnya.

BUDI PRADOPO, ST, pendamping lokal Desa wilayah Kecamatan Selopuro menambahkan, suatu kemustahilan program-program pembangunan yang dilaksanakan di desa dapat terlaksana dengan baik, tanpa dibarengi dengan pembangunan SDM. Apalagi, di masa sekarang aturan-aturan desa yang dibuat pemerintah terus berubah-ubah dan belum seluruhnya diterbitkan pemerintah.

“Makanya kami dari pendamping lokal desa sangat mendukung adanya pelatihan Administrasi Negara atau bimtek sangat mendukung dalam rangka peningkatan kapasitas perangkat desa agar lebih profesional dalam menjalankan roda pemerintahan desa,” jelasnya.

BUDI PRADOPO, ST mengaku, selama ini pemerintah daerah terus memperhatikan kesejahteraan perangkat desa melalui penyaluran penghasilan tetap (Siltap) setiap bulan, pemberian jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan. Dengan adanya perhatian tersebut ,saya optimis semua desa yang ada diwilayah Kecamatan Selopuro akan lebih maju lagi, tukas BUDI PRADOPO.

Pilkades Desa Ploso, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, Antusias Masyarakat Cukup Tinggi


PEMILIHAN kepala desa (pilkades), Antusias masyarakat atau daftar pemilih tetap (DPT) cukup tinggi. Buktinya, Antrean terlihat di pintu masuk TPS. Mereka dengan tertib antre menyerahkan surat undangan kepada panitia pilkades. Bahkan, sebagian harus rela berdiri. Sebab tempat duduk untuk menunggu ke bilik suara penuh sesak. Kendati demikian, Pilkades Desa Ploso berjalan tertib dan lancar.


“Di Desa Ploso terdapat 4819 DPT. Dibagi dalam 2 (dua) wilayah. Tiap wilayah terdapat 5 (lima) bilik untuk pencoblosan. Kami memang menargetkan pastipasi pemilih dalam pilkades ini sama dengan pileg dan pilpres kemarin, yakni 90 persen,” kata Ketua Panitia Pilkades ZAENUL FUAD, S.Pd.

Pilkades Desa Ploso diramaikan 5 (Lima) calon kepala desa (cakades). Yakni MUDAWARI (Nomor urut 1), ROHMADI (Nomor urut 2), KOMSUN (Nomor urut 3), IMAM MUFID (Nomor urut 4) dan NUR ZAIN WIDYA SATMIKA, S.H (Nomor urut 5). Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.00-13.00.


Berbagai upaya dilakukan panitia pilkades untuk mencapai target partisipasi pemilih. Diawali program sosialisasi. Antusias DPT terbilang tinggi. Mereka bahkan secara rombongan datang ke TPS naik mobil bak terbuka.

“Partisipasi masyarakat menggunakan hak suaranya cukup bagus. Saya harapkan ke depannya seluruh tahapan berjalan lancar” jelasnya.

Admin Desa Ploso 15/10/2019

Transparansi Pengelolaan APBDes, Desa Ploso Sampaikan Melalui Web Desa Tahun 2019

Desa Ploso (14/06/2019) – Pemasangan APBDesa Tahun 2019 dilakukan oleh Pemerintah Desa
Ploso untuk menindaklanjuti peraturan Menteri Keuangan serta peraturan Pemerintah Daerah mengenai akses transparansi pengelolaan anggaran yang wajib dipublikasikan kepada masyarakat desa baik melalui berita (website) ataupun media cetak seperti spanduk atau baliho.

”Pemasangan APBDesa ini merupakan bentuk pertanggung jawaban kami selaku Pemerintah Desa Ploso agar Transparansi Pengelolaan anggaran dapat diketahui oleh masyarakat secara jelas dan rinci” ucap KOMSUN (Kepala Desa Ploso Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar) 13 Juni 2019.

Kini Masyarakat Desa Ploso dapat mengakses atau membaca informasi anggaran desa dengan melihat langsung melalui website Desa Ploso ( http://ploso-blitar.desa.id), diharapkan dengan pemasangan APBDesa ini menjadi salah satu wujud transparansi Pemerintah Desa Ploso dalam menginformasikan pengelolaan anggaran dan akan terus dipublikasikan pada tahap selanjutnya.

Hari Lahir Pancasila

Pemerintah telah menetapkan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Penetapan pemerintah itu disampaikan dalam peringatan pidato Bung karno 1 Juni 1945 di Gedung Merdeka Bandung. Dengan ketetapan itu, setiap tanggal 1 Juni akan diliburkan dan diperingati sebagai sebagai Hari Lahir Pancasila.

Proses munculnya Pancasila sebagai dasar negara memang tak serta-merta. Awalnya adalah Mohammad Yamin. Dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29 Mei 1945, Yamin mengusulkan dasar negara yang terdiri atas Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat.

Lalu Soepomo pada 31 Mei 1945 juga mengusulkan dasar negara. Poin-poin yang diusulkan Soepomo berupa: Persatuan, Kekeluargaan, Mufakat dan Demokrasi, Musyawarah, dan Keadilan Sosial.

Pada tanggal 1 Juni, Soekarno kemudian menyebut dasar negara yang diusulkan Yamin itu sebagai Pancasila. Meski begitu, dasar negara yang disampaikan Soekarno sedikit berbeda. Soekarno mengusulkan Pancasila terdiri atas Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme, Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tim 9 dalam BPUPKI kemudian merumuskan pasal-pasal sebagai dasar negara. Mereka menyepakati rumusan teks dasar negara dengan nama Pancasila, sebagaimana dikemukakan Soekarno untuk kali pertama. Tim itu lalu menyepakati naskah final teks Pancasila pada 18 Agustus 1945.

Dari serangkaian perjalanan penyusunan naskah atau teks Pancasila ini, sebenarnya sangat bisa diperdebatkan tanggal lahirnya Pancasila. Ada yang menyebut usulan Mohammad Yamin pada tanggal 29 Mei itu yang pantas disebut sebagai lahirnya Pancasila lantaran dialah yang pertama mengemukakan lima dasar negara.

Ada pula yang menyebut, lahirnya Pancasila lebih tepat ditetapkan tanggal 18 Agustus. Hal itu karena pada tanggal itulah naskah final teks Pancasila ditetapkan yang bunyinya persis seperti yang ada saat ini.

Pandangan lain menyebutkan, nilai-nilai dasar negara kita sudah ada sejak dahulu kala. Artinya, sila-sila yang menjadi rujukan dasar negara sudah mendarah daging dalam kehidupan bangsa Indonesia. Itu bermakna, hal-hal yang bersifat filosofis tersebut telah lama lahir dari kandungan bumi Nusantara. Jadi, bukan sejak tahun 1945 saja nilai yang kemudian menjadi dasar kehidupan berbangsa itu lahir.

Adapun sebutan Pancasila memang muncul saat Soekarno berpidato pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Atas dasar itu, beberapa kalangan menyatakan bahwa tanggal 1 Juni lebih tepat disebut sebagai hari lahir istilah Pancasila. Ya, ini karena memang istilah Pancasila itu yang mengemuka dalam pidato Soekarno tersebut.

Admin Desa/29 Mei 2019

SEJARAH DESA PLOSO

Situs Ploso Selopuro, Desa Ploso, Kec. Selopuro, Kab Blitar. Di pinggiran desa ini, tepatnya pada sebuah makam terdapat sebuah benda cagar budaya berupa yoni. Keberadaan yoni tersebut sangat mencolok, bahkan bisa dilihat dari persawahan pinggir jalan raya Selopuro-Kesamben. Untuk menuju lokasi tersebut kita bisa menyusuri sebuah gang di selatan Kantor Desa Ploso. Jalan tersebut akan mengarah ke sawah dan pemakaman. Tak perlu susah susah mencari lokasi BCBnya, karena artefak tersebut dicat putih dan berada di atas sebuah tugu, benar-benar sangat mencolok.
Meski mudah ditemukan, tapi asal-usul kesejarahan dari Situs Ploso ini tidak banyak yang mengetahui. Ketika kami mencoba menanyai panduduk setempat mengenai kesejarahan dari situs ini, ternyata mereka tidak banyak yang mengetahui. Penduduk justru lebih ngeh dengan tokoh yang dimakamkan di sana. Usut punya usut, ternyata bangunan yang kami kira tugu itu sebenarnya adalah sebuah makam. Makam tersebut ditinggikan karena merupakan makam tokoh penting yang bernama Panji Suryo Admojo. Beliau adalah pendatang di Desa Ploso tapi sangat disegani di sana. Hanya itu lah informasi yang bisa kami dapatkan. Mengenai dari mana asal yoni tersebut masih belum ada jawaban. Akhirnya kami hanya mendokumentasikan perwujudan dari situs tersebut, dan menunggu jika suatu saat ada jawaban dari misteri ini.

Manfaat Portal Atau website Desa

Banyak manfaat yang akan didapatkan desa yang memiliki dan pengelola website secara baik dan benar. Mulai dari sebagai media transparansi dan informasi, perbaikan pelayanan dan tata kelola pemerintahan desa, Interkoneksi data antara desa dengan supra desa sampai pada promosi produk unggulan desa.

Demikian paparkan Irwan Kurniawan saat menjadi narasumber workshop membangun sistem informasi desa yang digawangi persatuan wartawan Melawi (PWM) awal pekan ini.

“Website memiliki fungsi media transparansi dan Informasi, Fungsi perbaikan pelayanan dan tata kelola pemerintahan desa, Fungsi interkoneksi data antara Desa dengan Supra Desa dan Fungsi Promosi Produk Unggulan Desa. Terpenting membuat desa dikenaloleh masyarakat dunia,” ulas staff IT Lembaga Pengkajian dan Studi Arus Informasi Regional (LPS AIR) ini.

Lantas dipaprkannya, website desa dapat menjalankan fungsi –fungsi tersebut  maka dikembangkan  aplikasi web desa yang terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Hingga itu, Website  desa didesain untuk menjalankan dua fungsi utama. Yakni, Tranparasi dan informasi publik.

Tranparansi merupakan menu wajib dari web desa yang merupakan tuntutan perundang-undangan. Dia pun merengakan, informasi publik adalah hak Masyarakat sebagaimana diamanatkan pasal UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Lalu, menyebarkan informasi publik adalah kewajiban badan publik. Kata Irwan kewajiban badan public untuk untuk menyebarkan informasi public diamanatkan oleh UU No 14 Tahun 2008 Tentang Kebebasan Informasi Publik maupun UU No 6 tahun 2014 tentang Desa. Lebih rinci dia menjelaskan, Badan Publik wajib membangun Sistem Informasi untuk menyebarluaskan Informasi Publik. Keharusan/ kewajiban badan public membangun Sistem Informasi untuk menyebarluaskan Informasi Publik diamanatkan UU No 14 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (3) mengutarakan untuk melaksanakan kewajiban, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah”,

Diperkuat lagi di UU No 6 Tahun 2014 Pasal 82 (4) yang berbunyi pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Website desa juga mesti mengakomodir kepentingan pemaparan proses kebijakan public. Pproses tersebut, ungkap Irwan, terdiri dari waktu penyusunan, mekanisme dan tahapan dan Draft rancangan dokumen publik.

Website desa juga mesti menampilkan hasil kebijakan public seperti Peraturan Bersama Kepala Desa, Perdes, Perkades, SK Kades. Ada juga Dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJMDes dan RKP Desa ). Termasuk pula Dokumen Anggaran ( RKA, APB Desa, DPA), Laporan Pertanggungjawaban Pemdes dan Profil Desa.

Tambah Irwan, pelaksanaan kebijakan publik juga mesti dimasukan dalam website. Seperti proses dan informasi pengadaan barang dan jasa desa, pelaksanaan dan hasil pembangunan dan pelaksanaan dan hasil kebijkan public lainnya

Walau begitu, website desa juga harus menjalankan fungsi Informasi. Tegas Irwan, memberikan informasi berupa kegiatan untuk mengumpulkan, menyimpan data, fakta, pesan, opini dan komentar, sehingga masyarakat desa bisa mengetahui keadaan yang terjadi di di desanya dan diluar desanya.

“website juga harus membangun kesadaran warga dengan menggugah kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat. Memberikan motivasi, dengan memberikan dorongan untuk berinovasi, berkreasi dan bekerja untuk memajukan diri dan desanya,” paparnya.

Terpeting, ulas Irwan, website desa juga memberi Ruang diskusi dan hiburan. Namun, hiburan yang dimaksudkan adalah memberikan hiburan yang sehat bagi warga masyarakat desa.

“Yang perlu di ingat oleh para pengembang dan pengelola sistem informasi desa bahwa menjadikan web desa sebagai wahana transparansi haruslah dikedepankan karena hal tersebut merupakan tuntutan dari UU Desa,” pungkasnya sumber:http://matamelawi.16mb.com

PERLUKAH KAB BLITAR ADAKAN LOMBA WEB DESA SEPERTI DI KAB. PEMALANG DAN MAGETAN?

WEBSITE DESA adalah sebuah sarana untuk menampilkan informasi yang ada di dalam desa secara luas, cepat dan mudah diakses. Menampilkan potensi desa dan kekayaan desa seperti pariwisata, budaya, dan produk-produk desa dalam bentuk tulisan maupun media gambar dan video, sehingga dapat dijadikan sebagai sarana promosi potensi dan kekayaan desa. Mempermudah dalam mendapatkan informasi tentang program-program desa, pengumuman dan berita-berita terkini seputar kegiatan desa. Bagi pemangku kebijakan, Website Desa dapat dijadikan sebagai sarana melakukan transparansi informasi pembangunan dan pemanfaatan dana dari pusat, daerah dan desa.

 

FUNGSI Memberikan infromasi lengkap mengenai desa : berita, wilayah, sejarah, kependudukan, pembangunan, lembaga, budaya dan potensi desa. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 82 dan 86, mengenai pengembangan sistem informasi desa yang dapat diakses oleh masyarakat desa dan pemangku kepentingan lainnya

Mengingat pentingnya sebuah website desa, maka Pupindes “Pusat Pemberdayaan Informatika & Desa “ Kabupaten Pemalang mengadakan lomba website untuk seluruh desa di Kabupaten Pemalang

SYARAT LOMBA

  1. Peserta lomba website desa hanya berlaku untuk desa yang berada di Kabupten Pemalang
  2. Memiliki akun twitter official website dari desa masing masing dan wajib follow twitter @Puspindes
  3. Ketentuan dan persyaratan yang belum tercantum akan ditambahkan kemudian hari bila diperlukan.

KETENTUAN WEB

  1. Setiap desa yang mengikuti lomba harus menggunakan subdomain desakupemalang.id
  2. Bentuk web yang dibuat merupakan sebuah website tentang semua informasi yang ada di desa, dengan menggunakan CMS wordpress. CMS merupakan sebuah aplikasi web atau software web yang tujuannya untuk memudahkan dalam pengelolaan (upload,edit,menambahkan,dll) konten dalam sebuah website/blog/aplikasi web tanpa harus dibekali pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat teknis tanpa harus memiliki pengetahuan tentang bahasa pemrograman web.
  3. Website dilarang berisikan tentang konten dari desa lain.
  4. Website yang dibuat harus interaktif dan informatif.
  5. Design website / Tampilan website boleh menggunakan themes default / Themes sendiri

KONTEN WEBSITE

Home / Beranda

Berisi blog / konten dari postingan yang sudah di isi

Profil Desa

Gambaran tentang profil desa, meliputi info geografis, jumlah penduduk, mayoritas mata pencaharian penduduk dll

  • Sejarah Desa
  • Visi Misi :
  • Profil Kepala Desa
  • Struktur Organisasi

Pelayanan

Berisi tentang informasi semua pelayanan yang dilakukan desa, contoh perizinan dll

Warta Desa
Berisi tentang berita yang disajikan kepada masyarakat tentang informasi informasi yang terjadi secara realtime

Potensi Desa

>> UMKM : berisi tentang informasi serta perkembangan UMKM yang ada di desa

>> Wisata : berisikan tentang potensi wisata yang dimiliki oleh desa

>> Kuliner : Berisikan tentang informasi makanan kuliner yang ada

JADWAL DAN ALUR PERLOMBAAN

  1. 1 Oktober 2016 – 21 Januari 2017 Penilaian Website seluruh Kabupaten Pemalang
  2. 22 Januari 2017 Pengumuman hasil lomba
  3. 24 Januari 2017 Penyerahan Hadiah kepada pemenang lomba

KRITERIA PENILAIAN PERLOMBAAN

Domain yang digunakan

  • Desa yang menggunakan domain desa.id akan medapatkan point ++

Konten website

  • Desain interface web, layout dan navigasi

Fitur dan inovasi web

Kesesuaian tema

HADIAH LOMBA

  1. Juara 1 Laptop +  Piagam Penghargaan + Pilala Bergilir
  2. Juara 2 Laptop + Piagam Penghargaan

Juara 3 Laptop  + Piagam Penghargaan