SELAMAT ATAS DILANTIKNYA, BAPAK ROHMADI SEBAGAI KEPALA DESA PLOSO, KECAMATAN SELOPURO, KABUPATEN BLITAR PERIODE 2019-2025.


ploso-blitar.desa.id, Seluruh masyarakat Desa Ploso mengucapkan selamat kepada Bapak Rohmadi yang telah dilantik sebagai Kepala Desa Ploso periode 2019-2025 di Kantor Bupati Blitar di Kanigoro oleh Bupati Blitar Drs. H. Rijanto, MM pada hari Jum’at, 13 – 12 – 2019.

Dengan telah dilantiknya Bapak Rohmadi maka resmilah menjadi Kepala Desa Ploso Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. tentu saja dalam menjalankan roda pemerintahan kedepan harus ditunjang oleh Perangkat Desa yang Mumpuni, Profesional dan memiliki kemampuan dan kemauan untuk dapat bekerja dan bekerja sama dalam menjalankan Amanah Pemerintah maupun masyarakat Desa Ploso. Kecamatan Selopuro .

Salah satu tim relawan mewakili Pemuda kami selalu siap mendukung Pemerintahan Desa jika suatu saat dibutuhkan dalam bentuk kegiatan apa pun demi kemajuan Desa Ploso kedepan.

Demi kemajuan desa maka kita harus Saling komunikasi dan koordinasi antar masyarakat desa, maupun Antar Kepala Desa dan Perangkatnya, mengutamakan musyawarah untuk mufakat, Insyaallah tidak ada persoalan sekecil apapun yang tidak bisa kita selesaikan.

Sudah saatnya kita merajut kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan, Pilkades telah selesai sekarang kita adalah bagian dari masyarakat dengan ikatan keluarga besar Desa Ploso Kecamatan Selopuro,.

Kritik dan saran yang sifatnya membagun selalu kita sampaikan, semoga Desa kita bisa maju dengan masyarakat yang rukun, damai,Berakhlaq mulia dan sejahtera.

Program Desmigratif Bantu Mantan TKI Berwirausaha Di Desa Ploso Kecamatan Selopuro Tahun 2019

http://ploso-blitar.desa.id – Program desa migran produktif (desmigratif) menyasar 40 orang mantan TKI, keluarga TKI, dan calon wirausahawan di Desa Ploso Kecamataan Selopuro Kabupaten Blitar. Mereka menerima pendampingan berupa pelatihan berwirausaha dan peralatan produktif dengan kegiatan selama 2 (dua) hari di Balai Desa Ploso.


“Mereka adalah mantan TKI maupun keluarganya. Tujuan pemberian Pelatihan dan bantuan ini agar mereka tetap bisa berpenghasilan meski sudah berhenti menjadi TKI. Saat di kampung halaman berwirausaha. Ini yang kita dampingi,” HARIS SUSIANTO, SH, MSi (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar) katanya kepada Kepala Desa Ploso dan Peserta Pelatihan dalam Program Desmigratif 2019 (12/12/2019).

Jenis bantuan sarana usaha berupa pelatihan Membuat Kue / Jajanan dan peralatan Memasak membuat kue. Peralatan yang diberikan adalah mikser, Oven, dan lain-lain.


MARKAMAH warga Desa Ploso RT.03 RW.02, penerima bantuan program Desmigratif asal Desa Ploso, mengatakan dirinya menerima peralatan memasak. Ia merintis usaha kuliner usai berhenti dari pekerjaannya di Malaysia.

“Sepuluh tahun di Malaysia. Dengan bantuan ini, bisa memudahkan membuat Kue jajanan dadar gulung dan kue kue lainya. Ada beberapa jenis perabot yang diberi pemerintah,” ujar wanita yang memiliki satu anak ini.

Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Ploso Melalui Bimtek

Ploso-Kepala desa dan perangkatnya mempunyai tugas berat dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa. Saat ini, Desa Ploso, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dituntut mampu mengelola anggaran pemerintah yang nilainya cukup besar.

Sehingga Kades dan perangkatnya mesti lebih Peningkatan Kapasitas Perangkat dengan berbagai kegiatan pelatihan ataupun bimbingan teknis (Bimtek). Termasuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat yang diselenggarakan bagi perangkat desa ini dinilai sangat membantu dalam peningkatan kapasitas dan kemampuan perangkat desa dengan adanya pelatihan Administrasi Negara.

Hal itu diungkapkan SUPRIYANIK Kasi Pembangunan Kecamatan Selopuro, yang mengapresiasi dan mendukung kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat yang diselenggarakan pada tanggal 02 Nopember 2019.

Menurutnya, Peningkatan Kapasitas Perangkat Kades dan perangkat desa penting dilakukan karena sangat berdampak bagi kinerja pemerintahan desa.
“Hasil pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan sangat terasa manfaatnya bagi perangkat desa dalam melaksanakan tugas-tugas administratif di desa dan peningkatan wawasan bagi perangkat desa,” ujarnya, Senin (04/11/2019).

SUPRIYANIK menjelaskan, Peningkatan Kapasitas Perangkat melalui pelatihan administrasi negara, bimbingan teknis serta pendampingan merupakan kebutuhan perangkat desa seiring perubahan paradigma penyelenggaraan di pemerintahan desa, disamping itu banyak perangkat desa yang baru diangkat dengan latar belakang pendidikan yang bervariatif.

“Sehingga memang perlu adanya pelatihan atau pun bimtek ini, dan diharapkan keberlanjutannya kepada semua perangkat sesuai tugas dan tanggungjawab pemerintah desa yang terus meningkat,” katanya
Diakui SUPRIYANIK, pelatihan dan Bimtek bagi perangkat desa sudah sesuai amanat Permendagri 83 tahun 2015, bahwa perangkat desa yang baru diangkat wajib mengikuti pelatihan.

Peluang atau terobosan anggaran untuk kegiatan pelatihan/bimtek bisa bersumber dari APBN, APBD, APBDes, bahkan dari pihak ketiga.

“Oleh karenanya , diharapkan melalui adanya Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa, harus terus dilakukan secara berkala layaknya kepada PNS atau karyawan swasta agar ke depan aparatur desa mampu meningkatkan kinerja, disiplin, kemampuan manajerial dan profesional,” tegasnya.

BUDI PRADOPO, ST, pendamping lokal Desa wilayah Kecamatan Selopuro menambahkan, suatu kemustahilan program-program pembangunan yang dilaksanakan di desa dapat terlaksana dengan baik, tanpa dibarengi dengan pembangunan SDM. Apalagi, di masa sekarang aturan-aturan desa yang dibuat pemerintah terus berubah-ubah dan belum seluruhnya diterbitkan pemerintah.

“Makanya kami dari pendamping lokal desa sangat mendukung adanya pelatihan Administrasi Negara atau bimtek sangat mendukung dalam rangka peningkatan kapasitas perangkat desa agar lebih profesional dalam menjalankan roda pemerintahan desa,” jelasnya.

BUDI PRADOPO, ST mengaku, selama ini pemerintah daerah terus memperhatikan kesejahteraan perangkat desa melalui penyaluran penghasilan tetap (Siltap) setiap bulan, pemberian jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan. Dengan adanya perhatian tersebut ,saya optimis semua desa yang ada diwilayah Kecamatan Selopuro akan lebih maju lagi, tukas BUDI PRADOPO.

Hasil Lengkap Rekapitulasi Suara Pilkades 2019 di Desa Ploso Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar

PILKADES PLOSO, Unggul 970 suara saudara ROHMADI menangi Pemilihan Kepala Desa Ploso dalam helatan Pemilihan Kades Serentak 15 Oktober 2019 se- Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.

Dari 5 orang calon di Desa Ploso mendapatkan suara 1714 suara, kemudian KOMSUN 744 suara, diikuti oleh NUR ZAIN WIDYA SATMIKA, S.H 402 suara, dan disusul oleh MUDAWARI 268 suara, dan posisi terakhir saudara IMAM MUFID 210 suara.

Setelah mengetahui hasil Pemilihan di Desa Ploso ini, Camat Selopuro mengungkapkan, “Syukur alhamdulillah pelaksanaan Pilkades di Desa Ploso berjalan lancar dan sukses”, ujarnya.

Selamat kepada para calon kepala desa ploso terpilih, Mari jaga amanah yang diberikan masyarakat.

Beliau menghimbau Kepada masyarakat, “inilah pilihan terbaik bagi kita semua dan tetap jaga persatuan dan kesatuan di desa ploso kecamatan selopuro kabupaten blitar”, harapnya.

Admin desa 15/10/2019

Pilkades Desa Ploso, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, Antusias Masyarakat Cukup Tinggi


PEMILIHAN kepala desa (pilkades), Antusias masyarakat atau daftar pemilih tetap (DPT) cukup tinggi. Buktinya, Antrean terlihat di pintu masuk TPS. Mereka dengan tertib antre menyerahkan surat undangan kepada panitia pilkades. Bahkan, sebagian harus rela berdiri. Sebab tempat duduk untuk menunggu ke bilik suara penuh sesak. Kendati demikian, Pilkades Desa Ploso berjalan tertib dan lancar.


“Di Desa Ploso terdapat 4819 DPT. Dibagi dalam 2 (dua) wilayah. Tiap wilayah terdapat 5 (lima) bilik untuk pencoblosan. Kami memang menargetkan pastipasi pemilih dalam pilkades ini sama dengan pileg dan pilpres kemarin, yakni 90 persen,” kata Ketua Panitia Pilkades ZAENUL FUAD, S.Pd.

Pilkades Desa Ploso diramaikan 5 (Lima) calon kepala desa (cakades). Yakni MUDAWARI (Nomor urut 1), ROHMADI (Nomor urut 2), KOMSUN (Nomor urut 3), IMAM MUFID (Nomor urut 4) dan NUR ZAIN WIDYA SATMIKA, S.H (Nomor urut 5). Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.00-13.00.


Berbagai upaya dilakukan panitia pilkades untuk mencapai target partisipasi pemilih. Diawali program sosialisasi. Antusias DPT terbilang tinggi. Mereka bahkan secara rombongan datang ke TPS naik mobil bak terbuka.

“Partisipasi masyarakat menggunakan hak suaranya cukup bagus. Saya harapkan ke depannya seluruh tahapan berjalan lancar” jelasnya.

Admin Desa Ploso 15/10/2019

Transparansi Pengelolaan APBDes, Desa Ploso Sampaikan Melalui Web Desa Tahun 2019

Desa Ploso (14/06/2019) – Pemasangan APBDesa Tahun 2019 dilakukan oleh Pemerintah Desa
Ploso untuk menindaklanjuti peraturan Menteri Keuangan serta peraturan Pemerintah Daerah mengenai akses transparansi pengelolaan anggaran yang wajib dipublikasikan kepada masyarakat desa baik melalui berita (website) ataupun media cetak seperti spanduk atau baliho.

”Pemasangan APBDesa ini merupakan bentuk pertanggung jawaban kami selaku Pemerintah Desa Ploso agar Transparansi Pengelolaan anggaran dapat diketahui oleh masyarakat secara jelas dan rinci” ucap KOMSUN (Kepala Desa Ploso Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar) 13 Juni 2019.

Kini Masyarakat Desa Ploso dapat mengakses atau membaca informasi anggaran desa dengan melihat langsung melalui website Desa Ploso ( http://ploso-blitar.desa.id), diharapkan dengan pemasangan APBDesa ini menjadi salah satu wujud transparansi Pemerintah Desa Ploso dalam menginformasikan pengelolaan anggaran dan akan terus dipublikasikan pada tahap selanjutnya.

Hari Lahir Pancasila

Pemerintah telah menetapkan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Penetapan pemerintah itu disampaikan dalam peringatan pidato Bung karno 1 Juni 1945 di Gedung Merdeka Bandung. Dengan ketetapan itu, setiap tanggal 1 Juni akan diliburkan dan diperingati sebagai sebagai Hari Lahir Pancasila.

Proses munculnya Pancasila sebagai dasar negara memang tak serta-merta. Awalnya adalah Mohammad Yamin. Dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29 Mei 1945, Yamin mengusulkan dasar negara yang terdiri atas Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat.

Lalu Soepomo pada 31 Mei 1945 juga mengusulkan dasar negara. Poin-poin yang diusulkan Soepomo berupa: Persatuan, Kekeluargaan, Mufakat dan Demokrasi, Musyawarah, dan Keadilan Sosial.

Pada tanggal 1 Juni, Soekarno kemudian menyebut dasar negara yang diusulkan Yamin itu sebagai Pancasila. Meski begitu, dasar negara yang disampaikan Soekarno sedikit berbeda. Soekarno mengusulkan Pancasila terdiri atas Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme, Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tim 9 dalam BPUPKI kemudian merumuskan pasal-pasal sebagai dasar negara. Mereka menyepakati rumusan teks dasar negara dengan nama Pancasila, sebagaimana dikemukakan Soekarno untuk kali pertama. Tim itu lalu menyepakati naskah final teks Pancasila pada 18 Agustus 1945.

Dari serangkaian perjalanan penyusunan naskah atau teks Pancasila ini, sebenarnya sangat bisa diperdebatkan tanggal lahirnya Pancasila. Ada yang menyebut usulan Mohammad Yamin pada tanggal 29 Mei itu yang pantas disebut sebagai lahirnya Pancasila lantaran dialah yang pertama mengemukakan lima dasar negara.

Ada pula yang menyebut, lahirnya Pancasila lebih tepat ditetapkan tanggal 18 Agustus. Hal itu karena pada tanggal itulah naskah final teks Pancasila ditetapkan yang bunyinya persis seperti yang ada saat ini.

Pandangan lain menyebutkan, nilai-nilai dasar negara kita sudah ada sejak dahulu kala. Artinya, sila-sila yang menjadi rujukan dasar negara sudah mendarah daging dalam kehidupan bangsa Indonesia. Itu bermakna, hal-hal yang bersifat filosofis tersebut telah lama lahir dari kandungan bumi Nusantara. Jadi, bukan sejak tahun 1945 saja nilai yang kemudian menjadi dasar kehidupan berbangsa itu lahir.

Adapun sebutan Pancasila memang muncul saat Soekarno berpidato pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Atas dasar itu, beberapa kalangan menyatakan bahwa tanggal 1 Juni lebih tepat disebut sebagai hari lahir istilah Pancasila. Ya, ini karena memang istilah Pancasila itu yang mengemuka dalam pidato Soekarno tersebut.

Admin Desa/29 Mei 2019

Warga Desa Ploso Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar Antusias Sukseskan PTSL 2019

Partisipasi masyarakat dalam program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) dinilai cukup bagus. Masyarakat banyak yang berantusias mengurus sertifikasi tanahnya.

Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Kabupaten Blitar (BPN) pada 2019 ini menargetkan ada 2.500.000 bidang tanah yang dapat disertifikatkan melalui program tersebut di Desa Ploso.


“BPN sudah melakukan pengukuran di wilayah sasaran pensertifikata ini terlihat dari antusiasme warga yang cukup bagus. Mereka berbondong bondong mengumpulkan berkas pensertifikatan tanah tanpa merasa repot. Terutama warga yang tidak tinggal di Desa Ploso terbukti banyak yang mendaftarkan tanahnya,” kata Sekretaris Desa Ploso, AHMAD ZAINUL, S.E, Selasa (12/2/2019).