Monthly Archives: Desember 2017

KEGIATAN PELATIHAN PENYUSUNAN RKBD DAN RAPBD

KEGIATAN PELATIHAN PENYUSUNAN RKBD DAN RAPBD
Selasa, 26 Desember 2017, Kepala desa dan perangkatnya mempunyai tugas berat dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa. Saat ini, Desa Ploso dituntut mampu mengelola anggaran pemerintah yang nilainya cukup besar.
Sehingga Kades dan perangkatnya mesti lebih meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan berbagai kegiatan pelatihan ataupun bimbingan teknis (Bimtek). Termasuk KEGIATAN PELATIHAN PENYUSUNAN RKBD DAN RAPBD yang diselenggarakan bagi perangkat desa belum lama ini dinilai sangat membantu dalam peningkatan kapasitas dan kemampuan perangkat desa.
Hal itu diungkapkan Kepala Desa Ploso, KOMSUN yang mengapresiasi dan mendukung kegiatan peningkatan SDM aparatur desa yang rutin diselenggarakan setiap tahun.
Menurutnya, KEGIATAN PELATIHAN PENYUSUNAN RKBD DAN RAPBD penting dilakukan karena sangat berdampak bagi kinerja mereka.
“Hasil pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan sangat terasa manfaatnya bagi perangkat desa dalam melaksanakan tugas-tugas administratif di desa dan peningkatan waawasan bagi perangkat desa,” ujarnya, Selasa (27/12/2017).
Peningkatan SDM melalui pelatihan, bimbingan teknis serta pendampingan merupakan kebutuhan perangkat desa seiring perubahan paradigma penyelenggaraan di pemerintahan desa, disamping itu banyak perangkat desa yang baru diangkat dengan latar belakang pendidikan yang bervariatif.
“Sehingga memang perlu adanya pelatihan atau pun bimtek ini, dan diharapkan keberlanjutannya kepada semua perangkat sesuai tugas dan tanggungjawab pemerintah desa yang terus meningkat,” katanya.
Diakui KOMSUN., pelatihan dan Bimtek bagi perangkat desa sudah sesuai amanat Permendagri 83 tahun 2015, bahwa perangkat desa yang baru diangkat wajib mengikuti pelatihan. Peluang atau terobosan anggaran untuk kegiatan pelatihan/bimtek bisa bersumber dari APBN, APBD, APBDes, bahkan dari pihak ketiga.
“Harapannya, kegiatan pelatihan dan bimtek harus terus dilakukan secara berkala layaknya kepada PNS atau karyawan swasta agar ke depan aparatur desa mampu meningkatkan kinerja, disiplin, kemampuan manajerial dan profesional,” tegasnya.

PEROSESI PELANTIKAN PERANGKAT DESA PLOSO, KECAMATAN SELOPURO, KABUPATEN BLITAR

Senin, 18 Desember 2017, telah dilaksanakan kegiatan di pendopo balai Desa Ploso dengan agenda, “PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN PERANGKAT DESA PLOSO”, acara tersebut diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang kemudian dilanjutkan dengan proses pembacaan keputusan Kepala Desa, kegiatan pelantikan seluruh perangkat desa beserta seluruh komponennya.

Acara yang dihadiri oleh beberapa unsur dan elemen masyarakat tersebut berjalan dengan cukup lancar, kemudian acara dilanjutkan dengan menyayikan lagu Bagimu Negeri secara bersama-sama dengan penuh rasa syukur.

Daftar peserta kegiatan pelantikan:

Camat Selopuro beserta Kepala Kapolsek Selopuro,Juga Kepala Ndan Ramil Selopuro
Kepala desa Ploso
BPD
LPMD
RW dan RT
Ketua tim penggerak PKK
Tokoh masyarakat
Serta seluruh elemen masyarakat
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa terdapat beberapa perbedaan dengan SOTK Pemerintah Desa terdahulu sebagai berikut:

PEMERINTAH DESA (Pasal 2)

Dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa, kemudian dijabarkan dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa Perangkat Desa terdiri atas; Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.

SEKRETARIAT DESA (Pasal 3)

Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat. Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan (Kaur).

PELAKSANA KEWILAYAHAN (Pasal 4)

Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau sebutan lain.

PELAKSANA TEKNIS (Pasal 5)

Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana Teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan. Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi (Kasi).

Acara tersebut kemudian diakhiri dengan do’a yang dipimpin oleh muchlisondan dilanjutkan pemberian ucapan selamat dari seluruh tamu undangan serta sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian acara tersebut. Semoga amanah tersebut dapat dijalankan dengan sebaik mungkin sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, dan diharapkan pelayanan Desa terhadap masyarakat akan terus meningkat lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.